Sunday, March 15, 2009

Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia


Pada tahun 1921, harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya jatuh di pasaran Dunia. Pemodal Belanda yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, diantaranya adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu memicu pergolakan aksi buruh. Hingga dalam rentang waktu 1917-1926 intensitas aksi meningkat. Salah satunya adalah aksi pelaut dan kuli pelabuhan di Surabaya yang dimotori oleh Red Guardist (Barisan Merah). Pemogokan ini dihentikan oleh tentara kolonial dengan penembakan banyak buruh.

Pemogokan lain terjadi di VSTP (Serikat Buruh Kereta Api) yang dimotori oleh Serikat Islam Semarang, di Serikat Buruh Penggadaian, Mesin Jahit, Kapal Uap dan Pelabuhan. Karena muatan politik dalam pemogokan cukup kental, yakni untuk melawan penjajahan, membuat pemerintahan kolonial mengeluarkan UU larangan mogok, artikel 161 bis Buku Hukum Pidana, yang dikeluarkan tanggal 10 Mei 1923. Pemogokan-pemogokan yang banyak terjadi di masa itu sering berakhir dengan pemecatan, penembakan dan pembuangan aktifis-aktifis Serikat Buruh.

Isu pemogokan yang muncul pada masa itu serupa dengan isu saat ini, yakni seputar persoalan upah, tunjangan dan penyelesaian perselisihan buruh dan majikan. Sejak itu buruh juga sudah mendapati respon represif pemerintah atas aksi yang mereka lakukan.

Bagaimana awal gerakan buruh di Indonesia? Buku ini mencoba menjawab pertanyaan itu. Buku yang sudah cukup lama ini tetap menarik untuk dibaca karena sarat dengan deskripsi konteks situasi ekonomi-politik berbagai

peristiwa penting dalam sejarah gerakan buruh. Oleh penulisnya, buku ini dibagi kedalam dua bagian yaitu Rasa Kebangsaan Mendorong Perkembangan (1879-1942) dan tahun 1945-sekarang (1961, tahun penerbitan buku ini).

Bagian pertama diawali dengan munculnya serikat buruh guru Bahasa Belanda tahun 1878 yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan. Organisasi ini hanya menampung kulit putih. Peran organisasi politik di masa itu juga disinggung sebagai pemercik api kebangsaan yang mendorong terbentuknya serikat buruh kaum pribumi. Organisasi itu adalah Serikat Islam yang didirikan tahun 1912 dan ISDV yang didirikan tahun 1914.

Timbulnya pergerakan buruh di kalangan bangsa kita sebenarnya merupakan suatu aksi yang muncul dari harga diri kebangsaan yang dikobarkan partai politik. Dan tidak heran dalam perkembangannya, pasang-surut pergerakan buruh sebagian ditentukan oleh gelombang politik kebangsaan dalam perjuangan pembebasan diri dari kungkungan kolonialisme.

Masa selanjutnya adalah masa berorganisasi. Masa ini, menurut Sandra, diwarnai oleh bersatunya pegawai pemerintah dengan pegawai partikelir dan golongan pekerja Eropa dengan pekerja pribumi. Cikal bakal organisasi buruh lahir dalam kongres IV Serikat Islam (SI) di Surabaya. Dari kongres itu lahir sebuah federasi buruh bernama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh). Alimin, Semaoen dan Soerjopranoto menjadi pengurus federasi ini. Dalam program umumnya, PPKB menetapkan negara sebagai pelaksana perintah rakyat dan berfungsi untuk mempersatukan kaum buruh untuk mengubah nasibnya. Gerakan organisasi yang berumur pendek ini sarat muatan politisnya, namun tetap dilakukan untuk mendukung aksi-aksi ekonomi buruh.

Pada kongres V dan VI, dua-duanya diadakan pada tahun yang sama, SI memutuskan untuk membersihkan organisasi dari orang-orang yang tidak sealiran. Pada tahun 1920, PKI didirikan oleh Semaoen dan Alimin, anggota SI yang terkena pembersihan. Perpecahan PPKB melahirkan Revolutionaire Vakcentrale (RV) yang diketuai Semaoen, pengurus VSTP Semarang. Organisasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan buruh progresif di Indonesia.


Pada tahun 1921, Malaise menjadi kosa kata yang populer. Pemerintah kolonial memasuki kelesuan ekonomi. Rasionalisasi perusahaan terjadi dimana-mana. Aksi pemogokan banyak terjadi. Di masa ini pemerintah kemudian mensahkan artikel 161 bis. Pemerintah juga mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.

Bagian barikutnya adalah bagaimana serikat-serikat buruh membangun jaringan internasional. Dari golongan bangsa Indonesia, RV membangun hubungan dengan Profintern (Red International Labour Union) dan menjadi anggotanya pada tahun 1923. RV hadir dalam konferensi Profintern tahun 1924 di Kanton, yang menyepakati pembentukan biro Red Eastern Labour Union.

Pada tahun 1922, PPKB dan RV berhasil membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia). PVH ini hanya bertahan sampai tahun 1926 akibat dari kegagalan aksi politik PKI tahun 1926 yang disusul penangkapan besar-besaran terhadap aktivis RV. Setelah itu gerakan buruh memasuki masa sepi, sampai dengan tahun 1927.

Sesudah organisasi-organisasi buruh mulai muncul kembali, meskipun tidak seprogresif sebelumnya. Organisasi-organisasi ini terus aktif sampai pecah perang dunia kedua. Pada saat pecah PD II, pemerintah membentuk panitia untuk mengurus soal-soal perburuhan yang terdiri dari wakil pemerintah, majikan dan buruh. Panitia ini bertugas menyelesaikan perselisihan perburuhan. Langkah ini diambil karena pemerintah kolonial perlu menjamin beroperasinya perusahaan-perusahaan yang berperan vital dalam perang.


PASCA KEMERDEKAAN

Euforia kemerdekaan mendorong kelahiran berbagai organisasi di masyarakat. Dari mulai organisasi persatuan yang sederhana sampai organisasi bersenjata. Sandra menamai babak ini sebagai masa merintis pergerakan buruh yang tersusun. Pada tanggal 15 September 1945, lahir sebuah organisasi massa

buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). BBI mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh.

Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik. Untuk kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).

Pada tahun 1946, BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membantuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia).

SOBSI adalah kemajuan besar dalam gerakan buruh. Organisasi ini berhasil mengkonsolidasi 34 pusat serikat buruh. SOBSI menyatakan diri bukan sebagai partai politik tetapi dalam menjalankan aksinya, buruh tidak mungkin terlepas dari gelombang politik. SOBSI dalam perjuangannya akan bekerja sama dengan golongan dan partai politik yang sehaluan. Bentuk organisasinya adalah demokratis sentralisme. Pengurus sentral dalam melakukan kewajibannya harus bertanggung jawab kepada kongres. Pada tahun 1948, SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renvile. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renvile.

Berikutnya buku ini juga menceritakan perkembangan serikat-serikat buruh di daerah semasa Republik Indonesia Serikat. Juga aliansi bersama seluruh induk serikat buruh yaitu Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HISSBI). SOBSI kemudian menyatakan keluar dari HISSBI karena perbedaan garis politik. Segala bentuk perbedaan menggiring kearah diferensiasi aliran persatuan-persatuan serikat buruh yang ada. Tiga aliran yang dominan adalah kiri, nasionalis dan Islam. Gerakan buruh kiri direpresentasikan oleh SOBSI,

tapi SOBSI bukanlah bagian dari partai politik. KBKI (Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia) yang memang bagian dari PNI dan Serikat Buruh Muslim Indonesia yang merupakan bagian dari Masyumi.

Pada tahun 1957, Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Dewan Nasional berisi badan penasehat dari kekuatan di luar parlemen. Dewan nasional adalah golongan fungsional , alat demokrasi, penggolongan warga negara Indonesia menurut tugas pekerjaanya dan lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan cita-cita proklamasi.

Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Dewan yang menyiapkan rencana pembangunan semesta jangka panjang (hal 139). Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh/pegawai yaitu dari SOBSI, SOBRI,RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.


1959, Menghimpun kembali kekuatan sosial revolusi Indonesia

Pada tahun ini, Indonesia kembali ke UUD 1945. Dalam pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa kita kembali ke jiwa revolusi dan tahun penemuan kembali revolusi. Manifestasi politik (Manipol) 17 Agustus 1959 ini diputuskan oleh DPA sebagai GBHN. Manipol menegaskan kekuatan kelas buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokok revolusi Indonesia. Manipol ini yang kemudian menjadi pemicu baru gerakan buruh dalam tugasnya memenuhi panggilan revolusi. (hal 144).

Pada masa ini, ada kecenderungan untuk menyederhanakan jumlah organisasi yang ada dan kehendak organisasi buruh untuk lepas dari partai politik. KBKI akhirnya terpisah dari PNI dan SBII terpisah dari Masyumi. Untuk memenuhi keingintahuan pembaca, penulis buku ini tidak lupa menyertakan lampiran-lampiran pernyataan politik SOBSI dan HISSBI serta lampiran program ormas SOBSI. Lampiran-lampiran ini menjelaskan latar belakang kondisi politik yang melahirkan gagasan-gagasan dalam gerakan buruh di Indonesia. (***)

3 comments:

  1. bagaimana kalou sistem buruh di indonesia harus merubah diri dari fungsi buruh itu sendiri,,,,,,secara textual harus bikn undang - undang baru mengenai ketenaga kerjaan sesuai pengaruh arus informasi yang semakin menguat di tiap wilayah..., kasih.

    ReplyDelete
  2. kesejahteraan buruh masih minim

    ReplyDelete
  3. buruh perlu di sejahterakan, komentar balik ya ke blog saya www.goocap.com

    ReplyDelete

DUKUNG

DUKUNG

BURUH SEJAHTERA

BURUH SEJAHTERA

LELAH

LELAH

MAJU PANTANG MUNDUR

MAJU PANTANG MUNDUR

PULANG

PULANG

BERSAMA BURUH PABRIK DALAM LOMBA GERAK JALAN K3

BERSAMA BURUH PABRIK DALAM LOMBA GERAK JALAN K3
Foto bersama sesaat setelah tim putri Helios dinyatakan Juara 1

KERJA LEMBUR

KERJA LEMBUR

MENGGALI SEJARAH

MENGGALI SEJARAH

KAMI DUKUNG BUNG !!!

KAMI DUKUNG BUNG !!!

BHAKTI SOSIAL IISIP JAKARTA

BHAKTI SOSIAL IISIP JAKARTA